Jangan Lupakan Sejarah Pengadilan Agama Menjadi Pengadilan Yang Merdeka

sejarah-pengadilan-agama
  1. Pendahuluan

Reformasi memberikan banyak dampak kepada bangsa kita terutama bidang sosial, politik, perekonomian, peradilan, hukum, pendidikan dan sektor kehidupan lainnya. Fokus utama kita adalah bidang peradilan dan hukum yang sangat berelasi yang notabene seperti kakak dan adik yang saling memegang erat tangannya satu sama lain yang saling menghiasi dalam cita-citanya memberikan rasa keadilan. Pasca reformasi, terjadi amandemen terhadap Undang-Undang dasar 1945 dimana salah satu pasal yang diamandemen yaitu pasal 24 ayat 2 yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui amandemen, pasal tersebut berbunyi “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. [1]

Setelah pasal tersebut berubah maka pemerintah menindak lanjuti melalui UU No 35 tahun 1999 tentang sistem peradilan satu atap, UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman amandemen UU 14 Tahun 1970 dan UU 48 Tahun 2009 amandemen UU 4 tahun 2004. Melihat pada peraturan tersebut Peradilan Agama yang dahulunya ada dibawah naungan Departemen Agama yang notabene merupakan kekuasaan eksekutif, kini ada dibawah naungan Mahkamah Agung yang sebagai lembaga yudikatif independen dan merdeka dalam menjalankan fungsinya tanpa ada intervensi dari pihak eksetufif dan pihak manapun.[2]Sejarah mencatat bahwa penyerahan peradilan agama dari departemen agama ke Mahkamah Agung oleh menteri agama ke ketua mahkamah agung seharusnya dilaksankaan pada 30 juni 2004, namun sedikit ada kendala tekhnis yang akhirnya ada sebuah penundaan.

Lahirnya berbagai peraturan tersebut, semangat reformasi memberikan dampak yang positif bagi perkembangan hukum diindonesia terutama perkembangan peradilan agama indonesia, sebuah manifestasi dari reformasi itu adalah memerdekakan kekuasaan kehakiman yang sebelumnya ada dibawah bayang-bayang eksekutif yang kontradiktif dengan cita-cita kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam uu 14 tahun 1970 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan independen, hal tersebut belumlah dapat terwujud dimasa-masa sebelum reformasi. Pijakan kaki kekuasaan kehakiman kini sudahlah jelas tidak ada kegalauan dalam melaksanakan fungsinya.

  1. Peradilan Agama Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945

Setelah dilakukan reformasi sistem hukum dan peradilan secra organiasi, administrasi dan finansial berada dalam naungan Mahkamah Agung. Dalam pelakasanaannya menuai pro dan kontra dalam masyarakat islam terutama elit politik dan tokoh agama islam. Namun pada ahirnya setelah melakukan berbagai macam pendekatan yang awalnya bersebrangan kini bisa menerima dengan legowo segala keputusan tersebut.[3]

Demi memperkuat dan mempertegas eksistensi peradilan agama diindonesia maka aturan sebelumnya yaitu UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diamandemen oleh UU No 3 tahun 2006 yang diundangkan pada 28 februarii 2006 dan lalu UU No 50 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 29 oktober 2009. Dalam aturan tersebut juga ada penambahan kekuasaan absolut pengadilan agama dalam menanganani sengketa dan perkara dan tidak hanya terfokus pada nikah, talak, rujuk dan cerai, tapi mulai merambah pada sengketa ekonomi syariah.[4]Amandemen yang dilakukan terhadap undang-undang tersebut bersifat adendum yang berarti rumusan yang lama secara tekstual pasal-pasal yang lama masih tetap tertulis mendampingi pasal-pasal baru hasil amandemen.

Dengan melihat berbagai peraturan yang ada menunjukan progres pengadilan agama sangatlah mencengangkan, demi menghasilkan putusan-putusan tidak memihak pihak manapun terjadi perbaikan dari segala sektor mulai dari fasilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang ada dipengadilan agama terutama para hakimnya, agar para pihak yang berperkara terpenuhi rasa keadilannya dan tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya penambahan kompetensi absolut pengadilan agama, berimplikasi pada materi-materi yang harus dikuasi oleh manusia-manusia yang ada didalam pengadilan agama semakin mempertegas bahwa keseriusan pengadilan agama menjadi sebuah lembaga peradilan yang merdeka dan independen.

  • Penutup

Sebagai masyarakat yang berkecimpung dalam bidang peradilan agama tentunya haruslah tahu akan historisitas peradilan agama saat one roof system, agar nantinya memberikan ghirah pada etos belajar selaku akademisi dan etos kerja yang positif bagi kalangan praktisi dilinkungan peradilan agama.

Dengan adanya one roof system ini yang payung hukumnya sudah jelas yaitu UU 35 Tahun 1999, UU 4 Tahun 2004, dan UU 48 Tahun 2009 sudah patutnya kita meningkatkan pemahaman kita dalam bidang bidang peradilan agama ini, tak hanya itu payung hukum terhadap peradilan agama yang memberikan kekuasaan absolut baru dalam menangani sengketa di peradilan agama, menjadi konsekuensi logis bagi kita selaku akademisi untuk terus belajar dan menganalisis fenomena yang ada diperadilan agama pada masa kini, tak jarang ada kesenjanagan antara das sein dan das sollen , yang pada intinya tidak hanya membaca teks tapi juga konteks. Agar kita dapat menemukan formulasi terhadap pemecahan masalah yang belum terkodifikasi secara hukum peraturannya. Sehingga pada esensinya para pencari keadilan tetap terpenuhi rasa keadilannya dengan merujuk pada living law yang ada, dan kita selaku akademisi bisa berkontribusi dalam peningkatan materi dan komptetensi yang ada di peradilan agama tanpa mengabaikan asas dan prinsip yang ada.

Satu kata dari saya “Sejarah bukanlah untuk dikenang layaknya mantan pacar dengan segala romantikanya, tapi haruslah dipelajari dan dibenahi agar bisa beraksi demi kemajuan dan kebanggaan

———————

[1] Sunaryo Mukhlas, oyo, Perkembangan peradilan Islam, Ghalia Indonesia, Bogor, Juli 2011, hal 151

[2] Ibid, Hal 151

[3] Ibid, Hal 152

[4] Ibid, Hal 153

Comments are closed.