SELAYAKNYA KEWARISAN ISLAM MENGALAMI PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN

14

Oleh: Siah Khosyi’ah

Keberlakuan hukum Islam yang dilatar belakangi oleh praktek dan kondisi umat Islam yang berbeda maka telah terjadi mendua terhadap hukum kewarisan Islam, bahkan hukum kewarisan Islam telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia baik langsung atau tidak langsung. Ketika Munawir Syazali menjabat sebagai Menteri Agama beliau banyak mendapat laporan dari hakim-hakim agama yang menyebutkan bahwa umat Islam telah banyak melakukan penyimpangan dalam melakukan pembagian waris sebagai mana dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 11, hal ini terjadi di daerah-daerah yang kuat pada Islam misalnya Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh, mereka meminta fatwa sesuai dengan hukum kewarisan Islam tetapi tidak dilaksanakan, bahkan merekapun pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta pembagian yang jelas berbeda dengan hukum kewarisan Islam dan yang meminta keadlilan tersebut bukan hanya masyarakat awam tetapi dari tokoh-tokoh kalangan organisasi Islam.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa sudah terjadi pembiasan terhadap rasa keadilan dalam menyelesaikan waris sesuai dengan hukum kewarisan Islam (Faraidh). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur-an mengenai ayat-ayat kewarisan memerlukan pemahaman secara jelas sesuai dengan kondisi dan rasa keadilan dengan tetap memperhatikan tujuan disyari’atkannya hukum Islam. Maka perlu adanya pemahaman-pemahaman yang lebih bersifat kontektual.

Hukum kewarisan Islam yang tercantum dalam Al-Qur’an dapat dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi dan perubahan rasa keadilan dan kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat khususnya Umat Islam di Indonesia. Dalam Al-Qur’an disebutkan secara jelas adanya perbandingan yang memberikan bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan. Namun jika digunakan beberapa pendekatan untuk memperbaharui teks-teks nash yang berkaitan dengan kewarisan hukum Islam maka tujuan hukum Islam dari aspek hukum kewarisan akan tercapai.

Muhamad Abduh, menawarkan peluang besar untuk menta’wilkan ayat supaya mengedepankan akal dengan tidak meninggalkan sama sekali arti-arti harfiyah., karena keduanya tidak saling bertentangan. Jika terlihat saling bertentangan maka akal digunakan sebagai penjabaran ke arah yang lebih rasional supaya lebih diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain Muhamad Abduh menjelaskan bahwa ayat-ayat harus diterima secara metaforis supaya akal lebih leluasa memahaminya dengan baik. Dengan akal umat Islam dapat melakukan ijtihad untuk mencari sebuah penafsiran atau rumusan baru terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits, karena akal dapat memainkan peran besar terhadap penafsiran yang tentunya sesuai dengan kondisi riil masyarakat Islam.

Di Indonesia banyak dilontarkan para pemikir Islam yang mengarah pada penafsiran menuju pembaharuan hukum Islam, misalnya mengembalikan misi rasional dan empiris. Sebagai contoh yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo[1] ada lima program reinterpretasi terhadap hukum Islam antara lain: pertama, perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural dari pada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an. Kedua, mengubah cara berpikir subjektif kepada cara berpikir objektif dengan tujuan menyuguhkan Islam pada cita-cita objektif. Ketiga, mengubah Islam yang bersifat normatif menjadi teoritis. Selama ini kecenderungan dalam menfsirkan ayat pada tataran normatif kurang dikembangkan menjadi kerangka-kerangka teori ilmu. Keempat, mengubah pemahaman yang ahistories menjadi histories, dan Kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris.

Dengan rumusan-rumusan tersebut jika dikaitkan untuk menafsirkan ayat-ayat waris maka hukum kewarisan Islam dapat dirumuskan tidak sebatas hukum waris faraidh tetapi dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena ayat-ayat al-Qur’an dan hadits kewarisan Islam ketika diturunkan sarat dengan realitas sosial pada masanya, maka dalam tataran aplikatif peran sebab turunnya ayat begitu penting untuk mengungkap realitas sosial. Dan realitas tersebut secara integral dapat mengungkap kondisi tertentu dimana hukum waris itu diterapkan.

Setidaknya ada dua kecenderungan yang terjadi dengan perubahan dan pembaharuan hukum Islam termasuk masalah kewarisan saat ini:

  1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang menekankan persoalan ibadah, menjadi persoalan muamalah.
  2. Dalam perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia termasuk di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa perbedaan itu tidak lagi hanya mengacu pada madzhab yang dipegang selama ini yakni madzhab Syafi’i, bahkan perbedaan hukum kadang terjadi tidak mengacu pada pemikiran ulama dahulu, melainkan langsung berhadapan dengan persoalan kebutuhan hukum yang dihadapi masyarakat pada masa sekarang.

Berdasarkan ungkapan tersebut maka hukum Islam mendatang mestinya diarahkan pada prinsip prinsip pengambilan putusan hukum agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa sekarang, bahkan hukum Islam mendatang harus membebaskan diri dari suatu keterpaksaan politik atau kekuasaan, walaupun kepentingan politik tetap menjadi pertimbangan sebagaimana sosial dan lainnya yang mengarah pada kontek kemaslahatan umum, lebih dari itu pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilontarkan oleh lembaga seperti Peradilam Agama harus berangkat dari suatu kepastian metodologi yang disepakati untuk menetapkan aturan-aturan formal. metodologi yang memberikan keluwesan pilihan hukum yang sesuai dengan kontek ke-Indonesiaan dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjabarkan dalam prilaku anggota masyarakat.

Hukum sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo (Kompas.com: 1997), hukum itu perlu dipahami dalam konteks perilaku, hukum itu terjabarkan dalam perilaku anggota masyarakat, baik para penegak hukum maupun rakyat biasa. Itulah sebabnya Oliver Wonder Holmes menyatakan bahwa hukum itu bukan logika tetapi pengalaman (The life of the law was not been logic, but experience). Orang terkadang mengumpamakan hukum itu sebagai sebuah gerobak yang dapat dimuati berbagai barang. Artinya tidak hanya satu jenis barang yang dapat dimuat di situ, tetapi hukum dapat dimuati berbagai macam kepentingan, sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dengan demikian, peraturan yang kelihatannya “tidak punya salah” itu, dalam pelaksanaan atau penegakannya ternyata dilakukan dengan memasukkan kepentingan-kepentingan dari mereka yang terlibat. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo (Kompas.com, 1997) menyatakan bahwa kalau hukum sudah tampil dalam bentuk perilaku, maka untuk memahaminya dibutuhkan kajian dari berbagai bidang disiplin ilmu, seperti politik, psikologi, bahkan sastra.

[1] Kuntowijoyo, Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi, Mizan, Bandung, 2008, hlm. 465.

Comments are closed.