Kedudukan Dan Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

Abstrak

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah memberikan bantuan hukum. Perguruan tinggi dapat memberrikan layanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) yang didirikannya. Sejak UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diundangkan, kedudukan BKBH perguruan tinggi nyaris hilang, karena dalam pasal 31 ada larangan dan sanksi pemidanaan bagi orang yang menjalankan bantuan hukum atau jasa hukum dan bertindak seolah-oleh Advokat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda limapuluh juta rupiah. Namun sejak dilakukan yudicial review ke MK atas UU Nomor 18 Tahun 2003 pada pasal 31, kedudukan BKBH perguruan tinggi semakin jelas yaitu diperkenankan memberikan bantuan hukum. Kedudukan BKBH perguruan tinggi semakin rinci diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut, BKBH perguruan tinggi dikelompokkan sebagai organisasi atau lembaga Pemberi Bantuan Hukum.

Key Word : Bantuan Hukum, Advokat, Pengabdian kepada Masyarakat

Download Jurnal Lengkap

Pencarian yang berkaitan:

  • biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
  • peran biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
  • biro konsultan dan bantuan hukum perguruan tinggi
  • peran lembaga biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi
  • PERAN PARA DOSEN FAKULTAS HUKUM DALAM BANTUAN HUKUM
  • struktur biro konsultasi bantuan hukum perguruan tinggi

Comments are closed.