Putusan MK No 46 PUU VIII 2010

Oleh : Dr.H.Chatib Rasyid,SH.,MH. (Ketua PTA BANDUNG)

A. Latar Belakang Masalah

Pada Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu putusan yang Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengakuaakan ada permasalahan baru yang timbul darn anak diluar perkawinan “mengejutkan”, walaupun melegakan sejumlah pihak, tapi akan ada permasalahan baru yan timbul dari putusan mahkamah konstitusi tersebut.

Atas dasar hal tersebut di atas, penulis hendak mencoba membedakan kedudukan anak lahir diluar nikah pasca putusan MK sebagaimana telah disebut sebelumnya. Jika menggunakan analisis hukum, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus HJ.Aisyah Mochtar alias Machica si plantun lagu “ilalang”itu, maka ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. Pertama ,persoalan status anak yang lahir diluar perkawinan dari kasus Machica itu bermuara pada masalah pernikahan yang tidak tercatat. Kedua, pengembangan analisis selanjutnya adalah seputar anak yang lahir diluar perkawinan, dan anak yang sah dalam persfektif bahasa, Undang-undang dan persfektif kasus posisi dari kasus Machica. Ketiga , menyangkut kewenangan Pengadilan Agama.

Bagaimana aspek yuridis dari pernikahan yang tidak tercatat, disini akan menjurus pada persoalan yuridis materil dan yuridis formil. Bagaimana pengertian anak yang lahir diluar perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK, disini akan tampak pergeseran makna.

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun sesudahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agam dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syart sah maupun sebagai syarat pelengkapan. Akan tetapi, dalam Undang-undang perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan itu ada ada,, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Bagaimana Posisi anak yang lahir tanpa perkawinan (anak lahir dari perzinahan), apakah betul mereka menerima hukuman sebagai dosa warisan? Apakah betul mereka terlantar hukuman sebagai dosa warisan? Disini akan dilihat dari kenyataan yang kita sebutkan, terutama kita lihat dari sudut logika hukum dalam pembahasannya.

Download Jurnal Lengkap

Pencarian yang berkaitan:

  • putusan mk no 46
  • lahirnya putusan mk no 46/puu-viii/2010
  • MK No 46/PUU-VII/2010
  • putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 pdf
  • putusan mk no 46/puu-VII/2010

Comments are closed.